UNMUL Fasilitasi Masyarakat Sepaku dan Tim Transisi IKN
Rabu, (01/06). Bertepatan dengan yakni Hari Lahir Pancasila, Universitas Mulawarman (UNMUL) menjadi fasilitator antara masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang terdampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Badan Otorita khususnya Tim Transisi IKN. Kegiatan bertempat di Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten PPU.
Pada sesi pertama, dimulai pukul 09.00 WITA hingga bergeser ke siang hari, acara berlangsung hangat dan santai dengan tujuan agar masyarakat tidak terlalu kaku dengan adanya kegiatan ini. Acara diawali oleh sambutan Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. Dalam sambutannya Dr. Diani mengatakan bahwa pertemuan ini kami akan lebih banyak mendengar masukan, kritikan serta saran dari masyarakat Sepaku.
“Dalam kesempatan yang baik ini kami sebenarnya lebih ingin mendengar aspirasi atau kerisauan dari masyarakat PPU terkait status atau kepastian terhadap tanah yang ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN,” jelasnya.
Plt. Bupati PPU, Ir. H. Hamdam yang turut hadir pada diskusi ini menegaskan, bahwa tidak ada alasan PPU tidak mendukung Ibu Kota Nusantara. Meski begitu, diutarakannya, hal yang penting adalah masyarakat PPU tidak ditinggalkan. "Yang kami harapkan adalah umpan balik, saran dari masyarakat yang mungkin akan kami catat dengan baik kemudian dirumuskan sehingga menghasilkan solusi-solusi yang tepat. Supaya proses pemindahan Ibu Kota Negara ini membuat kita semua tersenyum, intinya itu,” tegasnya yang di tempat yang sama hadir juga mewakili dari Kesultanan Paser yakni Sultan Paser, M. Jarnawi, S.H.
Dua isu penting tidak ketinggalan pula dibahas dalam pertemuan ini, yaitu Isu Pertanahan dan Isu Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan IKN yang dimoderatori oleh Prof. Dr. Bohari Yusuf, M.Si sekaligus mewakili UNMUL sebagai Fasilitator Masyarakat di kawasan IKN. Rektor UNMUL, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si juga turut hadir dalam diskusi kali ini sebagai pimpinan Universitas yang sebagaimana diketahui juga masuk dalam Tim Transisi IKN.
Tujuan kegiatan ini dimaksud agar mendapatkan masukan, kritikan serta saran yang akan diberikan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan khususnya masyarakat Sepaku yang masuk dalam wilayah Kawasan IKN.
Diskusi pada sesi pagi, diisi pemaparan oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN yaitu Kepala Biro Hukum Joko Subagyo, kemudian agenda diteruskan dengan diskusi tanya jawab dari masyarakat Sepaku, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Sedangkan di sesi kedua diskusi yang pukul 14.00 WITA, aktivitas berlanjut membahas terkait isu Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dipaparkan oleh Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bulodadi, M.Si, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri. Dipaparannya disampaikan bahwa, adanya IKN merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat PPU, ia mencontohkan peluang yang dimaksud dimisalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Oleh karena itu, UNMUL berperan dalam melakukan kajian-kajian terkait pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi–potensi apa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat PPU, sehingga pada saatnya nanti masyarakat lokal tidak akan menjadi penonton,” tutupnya.
Di sesi terakhir diskusi, ditutup penjelasan dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Ir. Embun Sari, M.Si serta pemaparan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
Saat memberikan kesimpulan pemaparan dan diskusi, sebagai moderator Prof. Bohari menyatakan, masyarakat PPU dihimbau agar tidak terpengaruh oleh isu yang beredar diluar seputar hal-hal yang belum pasti kebenarannya. "Silahkan bisa langsung dikomunikasikan ke Bapak Bupati, Pak Sekcam atau ke Tim Transisi, tentunya bisa juga langsung ke UNMUL kami berdiri disini sebagai fasilitator untuk menjaga netralitas dan siap untuk membackup tim transisi terutama dalam pemberdayaan masyarakat,” tutup Prof. Bohari. (hms/rmy)
Published Date : 01/06/2022 21:30:00
