Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul, Prof. Dr. H. Adam Idris., M.Si mengapresiasi kegiatan yang digelar di Gedung Bundar Fakultas Kehutanan Unmul ini. “Para peserta diharapkan dapat mengkaji dan menggali secara komprehensif terkait pilkada serentak ini,” ungkap Prof. Adam.
“Karena setiap sistem yang diterapkan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Harapan saya, Indonesia kedepannya bisa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik,” tambah Guru Besar Fisip Unmul ini.
Seperti diketahui, sembilan dari sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Pilakada serentak Desember 2015 mendatang. Setidaknya terdapat dua hal yang harus dilakukan dalam menyambut pesta demokrasi ini. “Pertama, penigkatan partisipasi pemilih sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kedua, terkait kapabilitas dan independensi penyelenggara,” tutur Ketua KPU Kaltim Mohammad Taufik, S.Sos, yang bertindak sebagai salah satu pembicara.
Dari sisi akademisi, Warkhatun Najidah, SH., MH menilik Pilkada serentak ini perlu strategi pengawasan yang tepat sasaran. “Penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU dituntut untuk bersikap independensi. Juga dapat menyembuhkan penyakit ketidakpercayaan masyarakat,” ujarnya.
Senada denga Najidah, pengamat politik Ahmad Mohtar, M.Si menilai ada dua aspek yang dapat menjadi ukuran penyelenggaraan Pilkada serentak ini. “Apakah Pilkada ini memberikan dampak baik untuk pembangunan dan juga memberikan rasa senang sehingga meningkatkan antusias pemilih,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Prof. Dr. Djoharmansyah Johan yang berbagi mengenai latar belakang kebijakan Pilkada serentak. “Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Juga nantinya tidak akan ada lagi pembatasan presentase pemenang. Seperti dituang dalam UU No 8 Tahun 2015. Jadi, siapa yang meraih suara terbanyak dialah pemenangnya,” ujar Guru Besar IPDN Jakarta ini. (hms/rob)
Published Date : 28/05/2015 00:00:00
