Dihadapan mahasiswa FH Unmul yang mengambil mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Asisten IV Setprov Kaltim itu juga menyebutkan beberapa perbaikan sistem pelayanan publik yaitu melalui Ombudsman yang bertugas menyampaikan saran atau masukan ke Presiden, Kepala Daerah atau Pimpinan penyelenggaraan Negara lainnya guna perbaikan dan peyempurnaan organisasi atau prosedur pelayanan publik.
“Dapat pula menyampaikan saran kepada DPR, Presiden atau DPRD atau Kepala Daerah agar terhadap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi,” pungkasnya.
Selain Dr. Meiliana, kegiatan yang terselenggara atas kerjasama FH Unmul dengan Yayasan Gerbang Kaltim tersebut juga menghadirkan narasumber lain yaitu akademisi FH Unmul, Herdiansyah Hamzah. (hms/frn)
Published Date : 02/10/2015 00:00:00
