Kunjungan kerja ke kampus Universitas Mulawarman (Unmul) dalam rangka reses kembali dilakukan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Agenda yang rutin dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir oleh komisi yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional ini, dipimpin oleh Drs. Abdul Fikri Faqih., MM selaku ketua rombongan.
“Maksud dan tujuannya adalah guna mendapatkan penjelasan secara langsung dari PTN, PTS maupun Kopertis terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi. Menggali dan menyerap aspirasi apa saja yang belum tertuang namun penting bisa disampaikan agar nanti bisa dibuat regulasinya. Sesuai dengan fungsi kami,” ungkap Abdul Fikri.
Kunjungan ini juga jelasnya, memiliki sasaran untuk mendapatkan data-data faktual dari berbagai persoalan di lapangan. Tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan tinggi dari Kalimantan Timur (Kaltim).
Ruang Rapat Satu Lantai Tiga Rektorat Unmul, Rabu, (13/12) menjadi tempat pelaksanaan kegiatan yang diisi diskusi bersama para Rektor dan Direktur dari beberapa Perguruan Tinggi Swasta maupun Politeknik di Provinsi ini. Selain itu, turut mendampingi dari Kemenristek Dikti yaitu, Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Ir. Ridwan., M.Sc dan Prof. Dr. Bunyamin Maftuh., M.Pd, MA yang menjabat Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono diawal paparannya menyampaikan profil dan perkembangan terbaru kemajuan Unmul. Sebagai universitas di daerah ungkapnya, tentu saja harapan masyarakat untuk penerimaan mahasiswa terus meningkat. Sedangkan disisi lain universitas harus terus meningkatkan kualitasnya.
Namun diakuinya, dengan sumber daya manusia yang terbatas dibarengi dengan pembiayaan yang cukup tinggi ini menjadi persoalan sendiri. Begitu pula persoalan pembangunan gedung yang mangkrak di kampus gunung kelua tidak ketinggalan diutarakannya dihadapan para legislator. (hms/frn)
Published Date : 13/12/2017 16:20:00
