Rektor Universitas Mulawarman (UNMUL), Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si menjadi pembicara atau narasumber pada acara diskusi panel dengan tema “IKN: Membedah Keragu-raguan, Membulatkan Asa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Intelijen Strategis TNI Satgas BKO KODAM VI/Mulawarman, di Caffe Takalogi, Balikpapan, Rabu (23/3/2022).
Rektor UNMUL, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si mengatakan hari ini kita diskusi bersama terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan memang sangat menarik untuk kita diskusikan. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atas prakarsa adik-adik mahasiswa bisa memberi warna dan manfaat kelangsungsan proses pembangunan Ibu Kota Negara. Tentu yang tidak kalah pentingnya kita mendapatkan manfaat dalam pengertian kita memberi manfaat dalam pembangunan IKN,” urai Prof. Masjaya.
“Tema kegiatan ini sangat menarik, yaitu Membedah Keragu-raguan, Membulatkan Asa. Saya mencoba mendekati dalam dua pendekatan. Kalau kita berbicara mengenai keragu-raguan tentang akan dibangunnya dan dilaksanakannya pembangunan atau pemindahan Ibu Kota Negara, saya kira saya bisa jawab, rasanya tidak perlu diragukan kita harus yakin bahwa itu akan terlaksana. Saya mencoba mengurut, ide pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah cukup lama. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno sudah dilihat sedemikian rupa bahwa Jakarta penuh dan sesak dengan fungsi yang berlebih-lebihan, fungsi itu sebagai ibu kota, fungsi pusat pemerintahan, fungsi pusat perdagangan, fungsi pariwisata, fungsi ekonomi. Semuanya akan bertumbuh disana. Akhirnya diwacanakan pindah waktu itu di Kalimantan Tengah,” jelas Prof. Masjaya.
Kemudian Presiden Soeharto juga mewacanakan hal sama, lanjut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUL, yaitu tahun 1997 sebelum beliau lengser. Pada waktu itu juga ingin memindahkan Ibu Kota Negara. “ Tetapi pendekatannya adalah bukan keluar dari Jawa, pendekatannya tetap disekitar Jakarta, yaitu di daerah Bogor. Kemudian Pak SBY juga melakukan yang sama bahwa kalau tidak salah di tahun 2010 beliau mewacanakan tapi juga didak keluar dari Pulau Jawa yaitu masih di sekitaran Jawa Barat. Terkahir, Presiden Jokowi mewacanakan 2017, digulirkan kemudian Bappenas diberi peran untuk mengkaji, bisa apa tidak pemindahan Ibu Kota Negara. Alhamdulillah tahun 2019, rekomendasi dari Bappenas keluar. Dan sebelum keluar dan disepakati pindah di Kalimantan Timur, memang beberapa alternatif. Karena ada tiga kajian Bappenas untuk pindah. Hanya pusat pemerintahan atau ibu kotanya tetap di Jakarta, yang kedua pindah disekitaran seperti wacana Pak Soeharto dan Pak SBY, yang ketiga atau terakhir keluar Pulau Jawa,” imbuh Prof. Masjaya.
Lebih lanjut Prof. Masjaya menambahkan, ternyata yang disetujui alternatif yang ketiga yaitu keluar Pulau Jawa. Yang beruntung dan mendapat berkah Kalimantan Timur secara khusus Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Ini bentuk suatu rezeki buat kita. Dan ini tidak hanya sekadar wacana yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena sudah melalui proses pengkajian yang sangat matang. Bahkan ide sayembara untuk desain awal pembangunan Ibu Kota Negara itu pada saat sekitar tahun 2019 antara Bulan Oktober sampai Desember. Kebetulan saya diminta untuk menjadi salah satu juri dari 13 orang. Alhamdulillah dari sajian dan pengumuman sayembara itu luar biasa. Karena ada tiga syarat utama yang menjadi pegangan dalam identitas Negara harus diperkuat didalamnya, yang kedua budaya lokal dan budaya nusantara itu harus diperkuat didalam kajian atau desain ibu kota Negara, yang tak kalah pentingnya menjadi kota modern dan kota internasional ini yang menjadi catatan penting,” ungkap Prof. Masjaya. (hms/zul)
