Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman (Unmul) mengadakan kuliah umum yang bertajuk Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI di era Pemerintahan Joko Widodo, yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai Empat Rektorat Unmul, Rabu (24/05).
Kuliah umum ini menghadirkan Dr. Bambang Susanto dari Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI).
Sebelum kuliah umum dimulai, acara ini di buka terlebih dahulu oleh Dekan Fisipol yang diwakili Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fisipol Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S. “kuliah umum ini merupakan program kerja sama antara Fisipol (khususnya Prodi HI Fisipol) dengan BPPK Kemenlu RI. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah menyempatkan waktu dan kehadiran Pak Bambang ini yang kedua kalinya di Unmul setelah tahun 2015 yang lalu. Tentunya kita bangga dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan, “kata Prof. Nur Fitriyah.
Lebih lanjut Guru Besar Fisipol ini menjelaskan, bahwa Mahasiswa Prodi HI telah melaksanakan kerja sama dengan pihak luar dalam hal ini BPPK Kemenlu. Ini merupakan satu hal yang membanggakan karena dalam penilaian khususnya akreditasi prodi tahun ini akan memberikan nilai yang baik dan mudah-mudahan prodi-prodi yang lain bisa mencontoh Prodi HI dalam hal kerja sama. “Karena selama ini kerja sama lebih banyak dilakukan fakultas dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasi Prodi HI khususnya Ketua Prodinya, yang telah menjalin hal-hal kerja sama sudah sangat lama. Kuliah umum ini tentunya banyak memberikan manfaat khususnya mahasiswa Prodi HI dan mahasiswa prodi yang lainnya,”tegasnya.
Prof. Nur Fitriyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prodi HI yang telah bekerja sama dan mengundang dari fakultas-fakultas yang lain atau dari berbagai disiplin ilmu. Tentunya dengan keterkaitan antar disiplin kita akan membumikan dalam hal pemikiran dan perspektif teoritis.
Sementara itu, Dr. Bambang Sosanto yang bertindak sebagai narasumber memaparkan mengenai hakekat diplomasi membumi. Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan serangkaian program pembangunan ekonomi domestik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
“Perubahan Paradigma ekonomi global, ditandai dengan semakin pesatnya arus globalisasi dalam perekonomian dunia, bahkan telah mempengaruhi upaya Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi domestik. Arahan Presiden Jokowi diplomasi ekonomi harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan mengacu kepada kepentingan rakyat secara riil”terangnya. (hms/zul)
Published Date : 24/05/2017 17:00:00
